Ringkasan Cepat:
- Rapat gabungan MPR (13/11/2026) membentuk dua tim, masing-masing 36 orang: tim verifikasi dan tim ad hoc.
- Sidang paripurna pemilihan Wapres dijadwalkan Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan.
- Presiden Prabowo Subianto harus menyerahkan dua nama calon. Sampai artikel ini diperbarui, belum ada nama yang diajukan secara resmi.
Jakarta, 14 November 2026 — MPR bentuk tim verifikasi dan ad hoc 36 orang untuk pemilihan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Rapat gabungan pimpinan MPR memutuskannya Jumat (13/11/2026), sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri. Sidang paripurna pemilihan dijadwalkan Rabu, 2 Desember 2026.
Apa Saja Keputusan Rapat Gabungan MPR?

Rapat gabungan menghasilkan empat keputusan, menurut Ketua MPR Ahmad Muzani seperti dilaporkan Detik.
Pertama, paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wapres terpilih digelar pada 2 Desember 2026. Kedua, pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden agar segera menyampaikan dua nama calon.
Ketiga, tim verifikasi beranggotakan 36 orang dan diketuai salah satu pimpinan MPR. Keempat, tim ad hoc juga beranggotakan 36 orang, diketuai tiga Wakil Ketua MPR, dengan anggota dari unsur fraksi MPR dan kelompok DPD.
Beberapa media melaporkan DPD mengirim 16 anggota ke tim-tim tersebut, menurut investortrust.id. Daftar nama anggota dan ketua tim verifikasi belum diumumkan.
Apa Beda Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc?

Tugas keduanya berbeda. Tim verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dua calon Wakil Presiden. Muzani menyebut tugasnya memverifikasi semua persyaratan calon, menurut Detik.
Tim ad hoc tidak menilai kandidat. Ia menyiapkan rancangan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden yang terpilih dalam sidang paripurna, menurut Aktual.com dan Detik.
Jumlah 36 orang setara sekitar lima persen anggota MPR, menurut CNN Indonesia.
Mengapa MPR Memilih Wapres Baru?

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Menurut Kompas.id, surat itu menyatakan ia berhenti atas permintaan sendiri dan meminta MPR menindaklanjutinya sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal itu mengatur: jika Wakil Presiden berhalangan tetap, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Muzani mengatakan surat itu tidak menyebut alasan. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut alasannya pribadi, ditambah suara-suara yang berkembang di masyarakat, menurut ANTARA. Yusril juga menyatakan pengunduran diri itu tidak memerlukan persetujuan MPR.
Pengunduran diri ini datang dua pekan setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA yang dipakai untuk pencalonan Gibran. Rinciannya ada di ulasan kami tentang putusan kasasi MA atas suket penyetaraan SMA Gibran. Surat pengunduran diri sendiri tidak mengaitkan keputusan itu dengan putusan MA.
Bagaimana Tahapan Sampai 2 Desember?

Menurut skema yang disusun Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari dan dikutip CNN Indonesia, prosesnya berurutan.
- Presiden mengajukan dua calon beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR.
- Tim verifikasi memeriksa dokumen kedua calon dan melaporkan hasilnya dalam rapat gabungan.
- Jika ada kekurangan, pimpinan MPR meminta Presiden melengkapinya sesuai batas waktu.
- Sidang paripurna memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden terpilih.
Soal tenggat, Muzani menyebut Presiden punya 14 hari sejak surat MPR diterima, menurut ANTARA. Harian Jogja menghitung batas akhirnya 27 November 2026. JawaPos melaporkan frasa “14 hari kerja”, jadi hitungan kalender resminya perlu dicek lagi.
Bagaimana Posisi Partai dan Presiden?
Prabowo bertemu para ketua umum partai pendukung di Istana Bogor pada Jumat malam. Ia memberi waktu sekitar sepekan bagi internal partai untuk membahas calon, menurut ANTARA. Ia akan mengundang mereka kembali setelah kunjungan kerja ke Palu dan Manila.
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan partainya tidak mengusulkan nama. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan hal serupa dan menyerahkan keputusan kepada Presiden.
Yusril menegaskan penentuan dua nama sepenuhnya kewenangan Presiden. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyatakan UUD tidak mewajibkan calon Wapres berasal dari partai pengusung, menurut ANTARA.
Berbagai nama beredar di media, tetapi belum ada pengajuan resmi. Karena itu kami tidak menyebut satu pun sebagai calon.
Pembagian peran Presiden yang mengusulkan dan MPR yang memilih juga mengingatkan pada perdebatan lama soal relasi eksekutif dan parlemen, yang kami bahas dalam perbandingan demokrasi terpimpin dan demokrasi parlementer.
Kronologi Singkat
| Waktu | Kejadian | Sumber |
| 30 Oktober 2026 | MA menyatakan suket penyetaraan SMA Gibran tidak sah | CNN Indonesia, Katadata |
| 12 November 2026 | Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR; Prabowo bertemu pimpinan MPR dan DPR | Kompas.id, ANTARA |
| 13 November 2026 | Rapat gabungan MPR membentuk tim verifikasi dan ad hoc, lalu mengirim surat ke Presiden | Detik, ANTARA |
| 13 November 2026 (malam) | Prabowo bertemu ketua umum partai di Istana Bogor | ANTARA |
| 2 Desember 2026 | Paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wapres | Detik, CNN Indonesia |
Apa Selanjutnya?
Langkah berikutnya ada di tangan Presiden: menyerahkan dua nama kepada MPR. Setelah itu tim verifikasi bekerja dan melaporkan hasilnya dalam rapat gabungan. Tim ad hoc menyiapkan ketetapan pengangkatan.
Sementara itu, MPR menargetkan pengisian jabatan berjalan cepat, menurut Aktual.com. Jadwal paripurna 2 Desember masih bisa berubah mengikuti kecepatan pengajuan nama dan hasil verifikasi.
FAQ
Berapa anggota tim verifikasi dan tim ad hoc MPR?
Masing-masing 36 orang, menurut Ketua MPR Ahmad Muzani.
Kapan MPR memilih Wapres pengganti Gibran?
Sidang paripurna dijadwalkan Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung Senayan.
Siapa yang mengusulkan calon Wakil Presiden?
Presiden mengusulkan dua calon, dan MPR memilih satu di antaranya, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Siapa saja calon penggantinya?
Belum ada nama resmi yang diajukan Presiden per 14 November 2026.
Artikel ini disusun oleh Redaksi aijingtu berdasarkan pemberitaan Detik, CNN Indonesia, ANTARA, Kompas.id, Aktual.com, investortrust.id, dan JawaPos.