Sorotan Utama:
- Pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru selama daya beli dan pertumbuhan ekonomi belum pulih signifikan
- Syarat utama: pertumbuhan ekonomi harus mendekati 6 persen secara konsisten dua kuartal berturut-turut
- PPN jalan tol, pajak orang kaya (HWI), dan pajak e-commerce semuanya ikut ditunda hingga ekonomi siap
Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada pajak baru yang diberlakukan sepanjang 2026, setidaknya selama kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pernyataan tegas itu disampaikan dalam Media Briefing di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin, 11 Mei 2026 — dan kembali ditegaskan di hadapan publik keesokan harinya, Selasa, 12 Mei 2026.
Konteks: Mengapa Pemerintah Menahan Pajak Baru?
Keputusan ini bukan tanpa dasar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen secara tahunan — angka yang positif, namun Purbaya menilainya belum cukup kuat untuk menanggung beban kebijakan fiskal tambahan.
Syarat yang ditetapkan Purbaya sangat jelas: ekonomi harus tumbuh mendekati 6 persen dan kondisi tersebut harus bertahan dua kuartal berturut-turut sebelum wacana pajak baru bisa dijalankan. Bukan berarti harus tepat 6 persen — Purbaya menegaskan angka yang “deket-deket ke sana” pun sudah bisa menjadi sinyal positif, asalkan tidak mengganggu arah pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.
Di sisi penerimaan, kondisi fiskal sebenarnya cukup sehat. Penerimaan pajak hingga 31 Maret 2026 telah menembus Rp394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen secara tahunan. Target penerimaan pajak sepanjang 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun — naik 13,5 persen dari tahun sebelumnya. Artinya, tanpa pajak baru pun, pemerintah masih memiliki ruang untuk mengejar target fiskal melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada.” — Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI
Deretan Pajak yang Resmi Ditunda
Pernyataan Purbaya bukan sekadar jaminan umum. Ia secara spesifik menutup pintu untuk sejumlah rencana perpajakan yang sempat memancing kekhawatiran publik dan pelaku usaha:
1. PPN Jalan Tol
Wacana ini muncul dari Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025–2029 sebagai opsi perluasan basis penerimaan negara. Namun Purbaya menegaskan aturan itu adalah warisan rezim sebelumnya dan masih jauh dari pelaksanaan. DJSEF (Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal) diminta mengkaji lebih lanjut sebelum ada keputusan resmi.
2. Pajak Kekayaan (High Wealth Individual / HWI)
Rencana memajaki individu dengan kekayaan besar juga masuk daftar yang ditangguhkan. Purbaya menyebut kebijakan ini tidak masuk prioritas dan Sekjen Kemenkeu Robert Leonard Marbun pun tidak merekomendasikannya masuk ke peraturan menteri dalam waktu dekat.
3. Pajak E-Commerce (PPh Pasal 22 Pedagang Online)
Inilah pajak yang paling ditunggu-tunggu kepastiannya. Aturan dasarnya sebenarnya sudah ada — tertuang dalam PMK No. 37 Tahun 2025 — yang mengatur pemungutan PPh 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang di marketplace. Namun penerapannya terus ditunda. Kini, keputusan ada atau tidaknya pemungutan pajak e-commerce di kuartal II 2026 akan bergantung sepenuhnya pada data pertumbuhan ekonomi yang akan dirilis. Pedagang dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta tidak akan dikenakan pungutan ini.
Sentralisasi Pengumuman: Satu Pintu, Satu Suara
Salah satu langkah paling krusial yang diambil Purbaya adalah mereformasi tata kelola komunikasi kebijakan pajak. Ia menegaskan, mulai sekarang setiap kebijakan pajak baru hanya boleh diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan — bukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) — dan wajib melewati kajian mendalam di DJSEF sebelum dipublikasikan.
Keputusan ini muncul setelah polemik rencana pemeriksaan ulang peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II yang sempat disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Purbaya turun tangan langsung, membatalkan rencana pemeriksaan itu, dan memberikan teguran keras kepada DJP agar tidak menciptakan kegaduhan yang merusak iklim usaha.
“Pada dasarnya pajak tidak ada kebijakan yang kita bikin untuk mengganggu dunia bisnis. Langkah-langkah baru pajak hanya akan diumumkan oleh Menkeu, bukan Dirjen Pajak, dan akan diperiksa DJSEF sebelum di-publish.” — Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI
Reaksi & Dampak Lanjutan
Kebijakan “rem pajak” ini disambut positif oleh pelaku usaha yang belakangan dihantui ketidakpastian fiskal. Namun perlu dicatat, penundaan ini bukan berarti pemerintah melonggarkan pengawasan. Justru sebaliknya — Purbaya mempertegas bahwa strategi peningkatan penerimaan negara akan difokuskan pada penegakan hukum dan penindakan wajib pajak tidak patuh, termasuk perusahaan yang melakukan praktik underinvoicing, khususnya di sektor baja milik penanaman modal asing (PMA) asal China.
Sementara itu, wacana tax amnesty jilid ketiga juga resmi ditutup. Purbaya menegaskan tidak akan ada program pengampunan pajak selama dirinya menjabat, kecuali ada perintah langsung dari Presiden. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas sistem perpajakan jangka panjang.
Pada Selasa, 12 Mei 2026, dalam momen pelantikan delapan pejabat baru DJP di kantor Kementerian Keuangan, Purbaya sekali lagi menekankan satu pesan utama kepada jajarannya: integritas adalah fondasi segalanya. Target penerimaan boleh saja tercapai, tetapi jika kepercayaan publik runtuh, seluruh sistem akan ikut terdampak — dan itu jauh lebih mahal harganya.
Baca Juga Marinir Rebut 56 Markas Organisasi Papua Merdeka: Operasi Keamanan dan Dinamika Stabilitas Papua
Dengan posisi fiskal yang relatif sehat dan penerimaan pajak yang tumbuh dua digit, pemerintah tampaknya memilih jalan hati-hati: memulihkan daya beli dan menopang pertumbuhan dari bawah terlebih dahulu, sebelum menambah beban baru di pundak pelaku usaha dan masyarakat. Kata kuncinya tetap dua: daya beli membaik dan ekonomi tumbuh mendekati 6 persen. Sebelum dua syarat itu terpenuhi, janji Purbaya tidak berubah — tidak ada pajak baru.