Ringkasan Cepat:
- Megawati Soekarnoputri memimpin upacara HUT ke-81 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, bukan di Istana Negara
- Ia menyoroti ketimpangan penegakan hukum, membandingkan kasus ibu pencuri labu dengan skandal korupsi besar
- Megawati juga mengkritik eksploitasi tambang yang dinilainya hanya menguntungkan segelintir pihak
Jakarta Selatan, 18 Agustus 2026 — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik ketimpangan penegakan hukum dan maraknya korupsi saat memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026), alih-alih menghadiri upacara di Istana Negara.
Mengapa Ini Penting?
Megawati, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP, bertindak sebagai inspektur upacara di kompleks Sekolah Partai, bukan di Sidang Tahunan MPR RI 2026 maupun upacara kenegaraan di Istana. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan Megawati memiliki agenda khusus, yakni menyampaikan amanat sejarah dan otokritik langsung kepada seluruh kader partai. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menambahkan bahwa memimpin upacara di Sekolah Partai setiap 17 Agustus memang sudah menjadi kebiasaan Megawati.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono turut absen dari Sidang Tahunan MPR RI karena tengah menjalani pengobatan di luar negeri, sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo terpantau hadir di kompleks parlemen Senayan.
Dalam amanatnya, Megawati mempertanyakan keras kondisi penegakan hukum yang ia nilai jauh dari rasa keadilan sosial.
“Apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak.” — Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, amanat HUT ke-81 RI, Lenteng Agung, Senin (17/8/2026)
Ia bahkan menyindir kondisi penegakan hukum saat ini mirip era kolonial Belanda, karena hukum dijalankan tetapi dinilai tidak berkeadilan bagi rakyat kecil. Kritik semacam ini bukan hal baru dari kubu PDIP — fraksi partai itu di parlemen sebelumnya juga menyoroti kondisi fiskal dan moneter nasional yang dinilai perlu dikritisi lebih dalam, termasuk soal utang yang dibayar dengan utang.
Reaksi dan Dampak
Puncak kritik Megawati muncul saat ia membandingkan kasus seorang ibu yang mencuri labu karena kelaparan namun tetap diseret ke meja hijau dan dijatuhi hukuman dua bulan penjara, dengan maraknya skandal korupsi besar yang justru berlarut-larut prosesnya. Perbandingan itu ia sampaikan untuk menegaskan ketimpangan hukum antara rakyat kecil dan pihak-pihak berkuasa.
“Sekarang terjadi korupsi, apakah mau terus-menerus seperti itu?” — Megawati Soekarnoputri, amanat HUT ke-81 RI, Lenteng Agung, Senin (17/8/2026)
Kasus dugaan korupsi berskala besar memang masih ramai menghiasi pemberitaan nasional belakangan ini, salah satunya dugaan suap impor senilai puluhan miliar rupiah yang menyeret nama Direktur Jenderal Bea Cukai dan masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Perbandingan Megawati antara hukuman ringan pencuri kecil dan proses panjang perkara korupsi besar sejalan dengan keresahan publik terhadap ketimpangan semacam itu.
Selain soal hukum, Megawati juga menyentil eksploitasi sumber daya alam yang dinilainya hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Sekarang ini orang kan mulai nggaruk-nggaruk tambang terus, tapi bukan buat pemerintah, bukan buat rakyat tapi buat dirinya sendiri, keuntungan bagi dirinya sendiri. Lah gimana nanti anak cucu kita miskinlah.” — Megawati Soekarnoputri, amanat HUT ke-81 RI, Lenteng Agung, Senin (17/8/2026)
Megawati meminta kader PDIP tidak hanya mengejar kesenangan pribadi dan mendorong mereka menjaga semangat perjuangan bangsa. Putrinya, Ketua DPR Puan Maharani, yang hadir dalam sidang tahunan di Senayan, merespons dengan ajakan menjaga persatuan sekaligus memperbaiki kekurangan bangsa ke depan. Isu ketimpangan yang disorot Megawati juga bergema pada persoalan lain yang lebih mikro, seperti dugaan penggelapan hak dan upah lembur ratusan satpam outsourcing yang sempat mencuat awal tahun ini — menunjukkan bahwa keadilan bagi pekerja kecil masih jadi pekerjaan rumah di berbagai sektor.
Sebelum memimpin upacara, Megawati menyempatkan diri meninjau pameran “Jejak Merdeka Putra Sang Fajar” didampingi Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana. Rangkaian peringatan kemerdekaan di Lenteng Agung kemudian dilanjutkan dengan lomba rakyat bersama warga sekitar.
Kronologi Peristiwa
| Waktu | Kejadian |
|---|---|
| Jumat, 14/8/2026 | Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama DPR-DPD digelar di Senayan; Megawati dan SBY tidak hadir |
| Senin, 17/8/2026, pagi | Megawati tinjau pameran “Jejak Merdeka Putra Sang Fajar” di Sekolah Partai PDIP |
| Senin, 17/8/2026 | Megawati pimpin upacara HUT ke-81 RI di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung |
| Senin, 17/8/2026 | Megawati sampaikan kritik ketimpangan hukum, bandingkan kasus pencuri labu dengan korupsi besar |
| Senin, 17/8/2026 | Megawati kritik eksploitasi tambang yang dinilai menguntungkan segelintir pihak |
| Senin, 17/8/2026, siang | Puan Maharani beri respons soal persatuan dan perbaikan bangsa di Senayan |
Apa Selanjutnya?
Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah maupun aparat penegak hukum atas kritik korupsi yang disampaikan Megawati. Namun pola serupa — Megawati absen dari upacara kenegaraan di Istana dan memilih memimpin upacara internal partai sembari menyampaikan otokritik — sudah beberapa kali terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga besar kemungkinan isu ketimpangan hukum dan korupsi ini akan terus digaungkan PDIP di forum-forum partai berikutnya. Publik juga masih menunggu apakah kritik ini akan berlanjut menjadi sikap politik PDIP yang lebih konkret, misalnya lewat interpelasi atau usulan legislasi terkait pemberantasan korupsi di DPR.
Artikel ini disusun oleh Redaksi Cermin Kita Cermin Dunia berdasarkan liputan Tribunnews, Liputan6.com, JPNN.com, JawaPos.com, Gesuri.id, dan Harian Jogja.